15 Aturan Sertifikat Halal MUI bagi Pelaku UMKM Indonesia

sertifikasi halal mui biaya sertifikasi halal mui online sertifikasi halal mui adalah sertifikasi halal mui provinsi sertifikat halal mui adalah alur sertifikasi halal mui biaya pengurusan sertifikasi halal mui, berapa lama proses sertifikasi halal mui, tata cara sertifikasi halal mui, cara membuat sertifikasi halal mui,, cek sertifikasi halal mui, cara sertifikasi halal mui, cek sertifikasi halal mui online, cara mendapatkan sertifikasi halal mui, cara daftar sertifikasi halal mui, daftar restoran sertifikasi halal mui, restoran dengan sertifikasi halal mui, sertifikat halal mui di indonesia, sertifikat halal lppom mui dki jakarta, daftar sertifikasi halal mui, formulir sertifikasi halal mui, sertifikasi halal mui gratis, gambar sertifikasi halal mui, harga sertifikasi halal mui, mengurus sertifikasi halal mui,ketentuan makanan halal dan haram, ketentuan makanan halal dan haram brainly, menentukan ketentuan makanan halal dan haram, ketentuan makanan yang halal dan haram, menentukan ketentuan makanan halal dan haram brainly, menjelaskan ketentuan makanan halal dan haram, ketentuan makanan halal menurut islam adalah, peraturan produk halal indonesia, ketentuan penulisan nama produk sertifikasi halal mui, ketentuan makanan yang halal,

Titipku – Sertifikat Halal MUI hingga kini masih menjadi surat penting yang perlu dimiliki oleh pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk menjamin produknya aman untuk dikonsumsi oleh kaum muslim.

Bahkan menurut peraturan semua produk baik makanan dan minuman wajib mencantumkan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Sertifikat halal tak lagi diterbitkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

ketentuan makanan halal dan haram, ketentuan makanan halal dan haram brainly, menentukan ketentuan makanan halal dan haram, ketentuan makanan yang halal dan haram, menentukan ketentuan makanan halal dan haram brainly, menjelaskan ketentuan makanan halal dan haram, ketentuan makanan halal menurut islam adalah, peraturan produk halal indonesia, ketentuan penulisan nama produk sertifikasi halal mui, ketentuan makanan yang halal,
Ilustrasi via muslimobsession.com

Sebelum mendaftarkan usaha dalam sertifikat halal. Sebagai pelaku UMKM penting untuk mengetahui 15 peraturan yang berlaku. 

Ketentuan Produk Halal

Dilansir melalui situs Kemenag.go.id, berikut garis besar penjabaran tentang ketentuan produk halal dalam UU nomor 33/2014:

Pasal 1

  1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
  2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
  3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
  4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
  5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
  6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
  7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama,dan cendekiawan muslim.
  8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatanpemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
  9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
  10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
  11. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
  12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
  13. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
  14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
  15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Selain sertifikat Halal dari MUI, pelaku usaha UMKM juga membutuhkan modal untuk memulai atau mengembangkan usahanya.

Titipku juga menyediakan pinjaman usaha bagi pelaku UMKM. Selain itu Titipku juga menyediakan kredit motor sebagai penunjang operasional usaha UMKM di Indonesia.

Kamu mau mengajukan kredit usaha? Klik di sini ya!

Penulis: Setya

pembelajar penyuka seni, juga literasi

2 thoughts on “15 Aturan Sertifikat Halal MUI bagi Pelaku UMKM Indonesia”

Tinggalkan Balasan